Latar Belakang Pemberontakan Prri dan Permesta
Latar Belakang Pemberontakan PRRI dan Permesta – Kabinet Ali Sastroamijoyo II harus menghadapi kesulitan karena adanya pergolakan di daerah-daerah. Hal itu disebabkan oleh adanya ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Ketidakpuasaan ini didukung oleh beberapa panglima militer.
Pembentukan dewan – dewan militer daerah
Selanjutnya, mereka membentuk dewan – dewan militer daerah, diantaranya sebagai berikut :
- Dewan Banteng di Sumatra Barat dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein, Komandan Resimen Infanteri 4 pada tanggal 20 Desember 1956.
- Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I (TTI) pada tanggal 22 Desember 1956.
- Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh Letkol. Barlian.
- Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol. Ventje Sumual, pada tanggal 18 Februari 1957.
Pembentukan Dewan Banteng dilaksanakan setelah berlangsungnya reuni ex-Divisi Banteng di kota Padang yang berlangsung dari tanggal 20 sampai 25 November 1956. Dalam rapat itu juga diputuskan bahwa usaha pembangunan daerah akan dilaksanakan dengan cara menggali otonomi seluas-luasnya dan dihapuskannya sistem sentralisasi.
Pertemuan juga menyarankan diadakan penelitian mengenai penempatan pejabat-pejabat daerah sehingga dapat dipilih tenaga-tenaga yang produktif bagi daerah. Dalam bidang pertahanan diusulkan agar dibentuk Komando Pertahanan Daerah. Selain itu, juga diusulkan agar ex-Divisi Banteng dijadikan suatu korp dalam Angkatan Darat.
Hasil pertemuan tersebut selanjutnya dilaporkan kejakarta oleh suatu delegasi yang terdiri atas Kolonel Dahlan Djambek, A. Halim, Dahlan Ibrahim, Sidi Bakaruddin, dan Ali Lubis. Pada tanggal 28 November 1956, delegasi ini berhasil menemui Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo. Selanjutnya, delegasi juga berhasil menemui Drs. Moh. Hatta dan Mr. A. G. Pringgodigdo.
Sementara itu Letnan Kolonel Achmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng mengambil alih pemerintah daerah Sumatra Tengah dan Gubernur Ruslan Muljohardjo pada tanggal 20 September 1956 di Kantor Gubernur Padang. Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu dianggap kurangberhasil dalam membangun Sumatra Tengah.
Aspirasi rakyat Sumatra Tengah mengenai otonomi daerah yang disalurkan lewat Dewan Banteng dapat dipahami oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, tindakan Achmad Husien mengambil alih pemerintah Sumatra Tengah dianggap telah menyalahi hukum.
Mengenai alasan pembentukan Dewan Gajah di Sumatra Utara, Kolonel Maludin Simbolon menyatakan bahwa kondisi saat itu sangat kritis, bangsa dan Negara dalam keadaan kacau. Padahal, tindakan Kolonel Simbolon pada saat itu justru menambah kekacauan.
Sikap Kolonel Simbolon telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Di satu pihak ia tetap menyatakan taat kepada kepala negara, tetapi di lain pihak ia menguasai beberapa instansi dan objek-objek vital di kota Medan. Akibatnya, tindakan tersebut mendapatkan tantangan dari Kepala Staf TT I Letkol Djamin Gintings dan Letkol Wahab Makmur serta beberapa pejabat di Sumatra Utara karena melanggar hukum.
Kabinet Ali Sastroamidjojo II kemudian memecat Kolonel Maludin Simbolon sebagai Panglima TT I. Selanjutnya, sejak tanggal 27 Desember 1956, Letkol Djamin Gintings menjabat sebagai Panglima TT I. Bersama dengan pasukan yang masih setia kepada Pemerintah RI, Letkol Djamin Gintings dan Letkol Wahab Makmur berhasil mendesak pasukan Kolonel Simbolon dan kota Medan. Bersama pasukan sebanyak ±300 orang, Kolonel Simbolon kemudian menyingkir ke Tanjung Morawa. Di daerah itu pasukan Kolonel Simbolon mendapatkan perlindungan dari pasukan Dewan Banteng. Dengan demikian, aktivitas Dewan Gajah di Medan telah dapat dilumpuhkan.
Pembentukan Dewan Garuda di Sulawesi Selatan dilanjutkan dengan dicetuskannya tuntutan kepada pemerintah pusat agar Sumatra Selatan diberikan otonomi seluas-Iuasnya. Mereka juga menuntut agar Dwitunggal Soekarno-Hatta disatukan kembali untuk mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia.
Selanjutnya, dengan dalih untuk kepentingan keamanan, Letkol Barlian selaku Pejabat Panglima TT II mengeluarkan keputusan bahwa daerah Sumatra Selatan dalam keadaan bahaya. Gubernur Sumatra Selatan diminta untuk menyerahkan kekuasaan dalam rangka memperlancar pembangunan di Sumatra Selatan. Hubungan antara Dewan Garuda dan Dewan Banteng dilakukan oleh seorang kurir bernama Sidi Bakaruddin, Kepala Exploitasi Djawatan Kereta Api (DKA) Sumatra Selatan.
Sementara itu di Indonesia bagian timur juga terjadi pergolakan. Pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar. Panglima TT VIl Letkol Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjoangan Rakyat Semesta (Permesta). Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 orang tokoh. Wilayah gerakan ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Untuk memperlancar gerakannya, Letkol Ventje Sumual menyatakan bahwa daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh militer pemberontak.
Untuk meredakan pergolakan di daerah-daerah, pada tanggal 14 September 1957 dilaksanakan musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional pusat dan daerah. Pada waktu Itu hadir pula mantan Wakil Presiden Moh. Hatta. dalam musyawarah itu dibicarakan masalah-masalah pemerintahan, masalah-masalah daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian, serta masalah menyangkut Dwitunggal Soekarno-Hatta. Pada penutupan Munas dikeluarkan suatu pernyataan bersama yang ditandatangani oleh presiden Soekarno dan mantan Wakil Presiden Moh. Hatta.
Sebagai kelanjutan dan Musyawarah Nasional, maka pada tanggal 25 November 1957 diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) bertempat di Gedung Olahraga Medan Merdeka Selatan Jakarta. Tujuan dan musyawarah ini adalah merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah-daerah. Musyawarah diikuti oleh para ahli ekonomi, wakil-wakil partai dan organisasi, tokoh-tokoh pusat dan daerah, serta pejabat-pejabat militer, kecuali Letkol Achmad Husein dan Komando Daerah Militer Sumatra Tengah.
Untuk membantu mengatasi persoalan di lingkungan Angkatan Darat dibentuk panitia yang disebut Panitia Tujuh. Panitia ini terdiri dari Panglima Tertinggi Presiden Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Perdana Menteri Djuanda, Wakil Perdana Menteri dr. Leimena, Menteri Kesehatan Kolonel dr. Azis Saleh, Sultan Hamengkubuwono IX, dan KSAD Mayor Jenderal A.H. Nasution. Akan tetapi, sebelum Panitia Tujuh ini mengumumkan hasil pekerjaannya, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957 yang dikenal sebagai Peristiwa Cikini.
Peristiwa Cikini semakin memperburuk keadaan di Indonesia. Daerah-daerah yang bergolak semakin menunjukkan jati dirinya sebagai gerakan yang hendak melepaskan diri dari pemerintah pusat. Pada tanggal 9 Januani 1958 diselenggarakan pertemuan di Sumatra Barat yang dihadiri tokoh-tokoh sipil dan militer daerah, seperti Letkol Achmad Husein, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 1958 diselenggarakan rapat raksasa di Padang. Dalam pidatonya, Ketua Dewan Banteng, Achmad
Husein menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat yang isinya sebagai berikut :
- Dalam waktu 5 x 24 jam Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada presiden.
- Presiden menugaskan kepada Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX Untuk membentuk Zaken Kabinet.
- Meminta presiden kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional.
Menanggapi ultimatum tersebut, Sidang Dewan Menteri memutuskan untuk menolaknya dan memecat secara tidak terhormat perwira-perwira TNI-AD yang duduk dalam pimpinan gerakan separatis, yaitu Ietkol. Achmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Simbolon. Kemudian pada tanggal 12 Februari 1958, KSAD A.H. Nasutionb mengeluarkan perintah untuk membekukan Kodim Sumatera Tengah dan selanjutnya dikomando langsung oleh KSAD. Pada 15 Februari 1958, Achmad Husein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Syafrudin Prawiranegara sebagai perdana menterinya.
Proklamasi PRRI mendapatkan sambutan dari Indonesia bagian timur. Dalam rapat-rapat raksasa yang dilaksanakan di beberapa daerah KDMSUT (Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah), Kolonel D.J. Somba mengeluarkan pernyataan bahwa sejak tanggal 17 Februari 1958 Kodim Sulawesi Utara dan Tengah menyatakan putus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI.
Untuk memulihkan kembali keamanan negara, pemerintah bersama dengan KSAD memutuskan untuk melakukan operasi militer. Operasi gabungan AD-AL-AU terhadap PRRI ini diberi nama Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi ini pertama kali ditujukan ke Pekanbaru untuk mengamankan sumber-sumber minyak. Pada tanggal 14 Maret 1958 Pekanbaru berhasil dikuasai. Operasi militer kemudian dikembangkan ke pusat pertahanan PRRI. Pada tanggal 4 Mei 1958 Bukitinggi berhasil direbut kembali. Selanjutnya, pasukan TNI membersihkan daerah-daerah bekas kekuasaan PRRI. Banyak anggota PRRI yang melarikan diri ke hutan-hutan.
Pemerintah melakukan tindakan tegas untuk mengatasi Pemberontakan Permesta. KSAD sebagai Penguasa Perang Pusat memecat Kolonel Somba dan Mayor Runturambi, sedangkan batalion yang berada di bawah KDMSUT diserahkan kepada Komando Antar daerah Indonesia Timur. Selanjutnya, untuk menumpas aksi Permesta ini, pemerintah melancarkan operasi gabungan yang disebut Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol. Rukminto Hendraningrat pada bulan April 1958.
Gerakan Permesta ini ternyata mendapat bantuan dan petualang asing. Terbukti pada tanggal 18 Mei 1958 pesawat yang dikemudikan oleh A.L. Pope, warga Negara Amerika Serikat tertembak jatuh di Ambon. Pada tanggal 29 Mei 1961, Achmad Husein menyerahkan diri. Pada pertengahan tahun 1961 tokoh-tokoh Permesta juga menyerahkan diri.
Sumber : penerbit yudhistira ( untuk kelas XII SMA )
Karangan, M. Habib Mustopo dkk.
Baca Juga :
