Sejarah Tanam Paksa Dan Pengertiannya Lengkap
Tanam Paksa – Tanam paksa atau yang disebut dengan Cultuur Stelsel adalah sistem yang memiliki tujuan dan manfaat untuk Belanda, yang merupakan peraturan dalam mempekerjakan seseorang dengan paksaan yang sangat merugikan seseorang dan tidak diberi hak seperti gaji dalam waktu untuk istirahat.
Sejarah Tanam Paksa
Pada tahun 1830 saat Belanda hampir bangkrut dan setelah terlibat dalam perang di Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, lalu Gubernur Jendral Judo yang kemudian mendapatkan izin agar menjalankan CultuurStelsel atau sistem tanam paksa. Tujuannya yaitu untuk menutup defisit anggaran pemerintah penjajah dan mengisi kas pemerintahan penjajah, yang saat itu tak berisi atau kosong.
Saat itu ada kebijakan pemerintah yang menerapkan politik liberal di masa kekuasaannya, yang diantaranya yaitu :
- Kebijakan politik yang liberal tak sesuai dengan sistem feodal yang ada di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa.
- Struktur birokrasi feodal yang panjang dan berbelit-belit menyebabkan pemerintah tak dapat berhubungan langsung dengab rakyat.
- Kas negara semakin kosong akibat dari perang dipenogoro yang tak kunjung selesai.
- Kesulitan keuangan semakin besar setelah Belgia, dan merupakan salah satu sumber dana dalam melepaskan diri dari Belanda pada tahun 1830.
- Ekspor Belanda kalah bersaing dengan Inggris.
Untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan, Johanes Den Bosch yang diangkat sebagai Gubernur Jendral di Indonesia saat itu memiliki tugas pokok untuk mencari dana supaya mengisi kekosongan kas, untuk membiayai perang dan juga membayar hutang. Supaya bisa menjalankan tugas itu Gubernur Jenderal Van Den Bosch fokus pada kebijakannya hanya untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor.
Mulanya sistem tanam paksa disebabkan oleh pemerintah kolonial yang mempunyai anggapan bahwa desa di Jawa mempunyai hutang sewa tanah, pada pemerintah kolonial. Yang seharusnya dilakukan penghitungan atau membayar sekitar 40% dari hasil panen utama di desa.
Tujuan Tanam Paksa
Tujuan dari sistem tanam paksa adalah untuk memperoleh pendapatan yang besar, serta berkewajiban dalam menanam tanaman yang laku dan dibutuhkan di Pasar Eropa. Contohnya tebu, nila, kopi, teh, kayu manis, dan juga kapas. Ketentuan dalam tanam paksa yaitu :
- Setiap petani yang mempunyai tanah untuk bisa menyediakan seperlima tanahnya, supaya dapat ditanami tanaman perdagangan yang sudah ditentukan.
- Bagian dari tanah yang dipakai untuk menanam tanaman wajib diberikan sehingga bebas dari pembayaran pajak.
- Hasil tanaman perdagangan harus diserahkan pada pemerintah Belanda, kelebihan dari hasil panen dan nilai pajak akan dibayar kembali sisanya.
- Tenaga dan waktu dalam penggarapan tanaman tidak melebihi tenaga dan waktu dalam menanam padi.
- Bagi mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari dalam satu tahun di perkebunan pemerintah.
- Anggaran tanah untuk tanaman wajib diawai secara langsung oleh penguasa dari pribumi. Pegawai pemerintah Belanda pada umumnya mengawasi anggaran yang dipakai dan juga pengangkutannya.
- Kegagalan panen wajib menjadi tanggung jawab pemerintah.
Di dalam pelaksanaannya, aturan yang sudah dibuat sering dilanggar atau terjadi penyimpangan seperti misalnya :
- Sawah dan ladang rakyat banyak sekali yang terbengkalai, karena perhatian hanya terpusatkan pada tanaman yang diwajibkan.
- Rakyat yang tak punya tanah harus bekerja melebihi waktu yang sudah ditentukan.
- Luas lahan dalam penanaman wajib yang jumlahnya melebihi 1/5 lahan yang digarap.
- Lahan yang disediakan untuk penanaman juga wajib dikenakan pajak.
- Kelebihan dari hasil panen dan jumlah pajaknya sudah dibayar dan tak bisa dikembalikan.
- Kegagalan panen tanaman masih wajib menjadi tanggung jawab petani.
Ada beragam penyimpangan yang terjadi dalam sistem tanam paksa yang menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi rakyat, terutama rakyat pedesaan di Pulau Jawa. Yang menyebabkan kelaparan dan penyakit yang terjadi di mana-mana, yang juga menimbulkan angka kematian membesar. Bahaya dari kelaparan ini menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan, dan terjadi di Cirebon (1843), Demak (1849), dan juga Grobogan (1850).
Hal itu menimbulkan terjadinya penurunan jumlah penduduk secara drastis. Dan menimbulkan penderitaan yang juga menyebabkan reaksi bangsa Indonesia. Sehingga mulai ada perlawanan, seperti yang dilakukan oleh para petani tebu di Pasuruan pada tahun 1833. Mesikipun sistem tanam paksa ini sangat menguntungkan bagi pemerintah Belanda, tetapi banyak juga yang menentangnya. Penentangan dilakukan baik secara perorangan atau parlementer.
Penentang dari tanam paksa ini diantaranya yaitu :
1. Edward Douwes Dekker
Adalah seorang residen dari Lebak Jawa Barat. Ia sangat sedih melihat nasib buruk rakyat Indonesia yang disebabkan oleh tanam paksa. Lalu ia menulis buku yang berjudul Max Havelar yang diterbitkan di tahun 1860. Dalam buku itu ia menggunakan nama samaran yaitu Mulatuli. Isi buku itu adalah penderitaan rakyat indonesia yang disebabkan oleh sistem tanam paksa. Tulisan Douwes Dekker ini membuat pemerintah Belanda terbuka, melihat keburukan dari sistem tanam paksa itu. Dan menghendaki agar sistem tanam paksa dihapuskan.
2. Baron Van Hoevel
Awalnya Baron tinggal di Jakarta. Lalu ia kembali ke negeri Belanda lalu menjadi anggota parlementer. Selama tinggal di Indonesia ia juga mengetahui ada banyak penderitaan rakyat Indonesia, yang disebabkan oleh sistem tanam paksa. Fransen Van De Putte Menulis buku yang berjudul Suiker Contracten (kontrak kontrak gula). Kedua tokoh tadi berjuang keras dalam menghapuskan Sistem Tanam Paksa melalui parlemen belanda.
Sekian ulasan sejarah tanam paksa yang disertai dengan pengertiannya secara lengkap. Semoga artikel ini dapat menjadi referensi yang tepat, bagi anda yang sedang mempelajari sejarah tentang tanam paksa di Indonesia. Semoga bermanfaat.
Baca Juga :
